Debat Kebijakan Fiskal di Seoul: Tuntutan Penundaan Aturan Pajak Kripto

Rencana penarikan pungutan fiskal atas transaksi aset digital di kawasan Asia Timur kembali menuai gelombang penolakan politisi. Anggota parlemen Korea Selatan Han Dong-hoon secara terbuka menuntut penundaan penerapan aturan pajak kripto nasional.

Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat itu menilai otoritas moneter belum memiliki infrastruktur data luar negeri yang memadai. Kritik tajam ini mencuat menjelang batas waktu pengaktifan regulasi fiskal yang dijadwalkan pada 1 Januari 2027.

Han menegaskan bahwa transfer aset menuju bursa asing dan dompet mandiri berpotensi menimbulkan ketidakadilan sistemik bagi pemodal. Para investor lokal yang patuh menggunakan bursa domestik terdaftar justru berada pada posisi yang sangat rentan terbebani.

Pemberlakuan tergesa-gesa tanpa kesiapan audit lintas batas dinilai berisiko memicu pelarian modal investor ke pasar luar negeri. Polemik implementasi pajak kripto ini kian memanaskan ruang perdebatan antara parlemen dan regulator kementerian keuangan.

Baca juga: Insiden Pembobolan Ratusan Juta Dolar: Efek Kasus Peretasan Bitget Guncang THORChain

Kekhawatiran Pelarian Modal dan Keterbatasan Pelacakan Bursa Luar Negeri

Han memusatkan kritiknya pada celah hukum yang membolehkan warga memindahkan koin ke bursa luar secara bebas. Begitu aset berpindah ke platform internasional atau dompet mandiri, pengawasan otoritas pajak menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa investor bervolume transaksi besar akan memindahkan aktivitas perdagangan mereka ke luar yurisdiksi. Han bahkan meragukan efektivitas kerangka pelaporan aset kripto internasional bentukan OECD yang disiapkan oleh pemerintah federal.

Ia memprediksi sistem pelaporan terpadu tersebut hanya sanggup menjangkau sebagian kecil dari total perputaran transaksi nyata. Perbedaan jadwal integrasi data antar-negara peserta dinilai menjadi celah penghindaran kewajiban bagi sebagian pelaku pasar.

Selain itu, sifat dasar aset desentralisasi yang beroperasi tanpa batas wilayah mempersulit pembuktian kepemilikan dompet pribadi. Ketimpangan kemampuan audit ini berisiko menciptakan standar ganda yang merugikan pelaku industri di dalam negeri.

Strategi Pengawasan Layanan Pajak Nasional dan Integrasi Data Domestik

Menanggapi berbagai kekhawatiran parlemen, Layanan Pajak Nasional terus mematangkan sistem manajemen basis data transaksi digital terpadu. Lembaga pemerintah bekerja sama erat dengan lima operator bursa besar seperti Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax.

Otoritas pajak juga menyiapkan peranti lunak komersial khusus guna melacak jejak aliran koin pada dompet mandiri. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas perdagangan luar negeri tetap masuk dalam cakupan yurisdiksi hukum perpajakan domestik.

Korea Selatan dijadwalkan menerima pertukaran informasi transaksi dari puluhan yurisdiksi mitra seperti Jepang, Jerman, dan Prancis. Warga negara yang memiliki saldo akun digital luar negeri bernilai besar tetap terikat kewajiban lapor tahunan.

Bahkan, kewajiban pelaporan rekening asing tetap mengikat meskipun bursa pertukaran luar negeri terkait tengah mengalami kebangkrutan operasional. Langkah mitigasi terpadu ini disiapkan demi menjamin keadilan pemungutan bagi seluruh lapisan wajib pajak.

Baca juga: Katalis Adopsi Institusi Robinhood: Menakar Peluang Reli Harga Ethereum ke $5.000

Penolakan Publik Meluas Menjelang Batas Pemberlakuan 2027

Kendati menghadapi tekanan politik yang kian meluas, Kementerian Ekonomi dan Keuangan tetap mempertahankan jadwal pelaksanaan resmi. Berdasarkan draf aturan, keuntungan investasi di atas batas pembebasan 2,5 juta won akan terkena tarif total 22%.

Pemerintah berargumen mayoritas investor ritel kecil tidak terdampak langsung karena saldo aset mereka berada di bawah ambang batas. Namun, petisi masyarakat yang mendesak penundaan dua tahun kembali berhasil menembus syarat peninjauan parlemen.

Petisi terpisah yang menuntut pembatalan aturan secara permanen juga telah mendapatkan puluhan ribu dukungan tanda tangan resmi. Anggota parlemen oposisi bahkan mulai mengajukan draf revisi undang-undang untuk menunda jadwal penarikan hingga tahun 2030 mendatang.

Han menegaskan komitmennya untuk kembali menggalang kekuatan politik guna menahan laju pemberlakuan regulasi pada sidang komite parlemen. Kelanjutan pertarungan politik di majelis nasional ini akan menjadi penentu masa depan pengenaan pajak kripto di Korea Selatan.