Beban Miliaran Won: Korea Selatan Kaji Pajak Pendidikan untuk Operator Bursa Kripto

Pemerintah Korea Selatan kini resmi mempertimbangkan pemberlakuan kewajiban pungutan pajak pendidikan terhadap seluruh operator bursa kripto domestik. Kebijakan fiskal baru ini berpotensi membebani pelaku industri seperti Upbit dan Bithumb tagihan miliaran won setiap tahunnya.

Laporan Seoul Economic Daily pada 26 Oktober 2026 menegaskan wacana tersebut mencuat dalam pertemuan bersama para petinggi bursa. Otoritas fiskal mengkaji ulang status bursa seiring penyusunan payung hukum komprehensif Digital Asset Basic Act.

Jika undang-undang mengklasifikasikan bursa sebagai lembaga keuangan resmi, entitas kripto wajib membayar kontribusi setara bank umum dan sekuritas. Pejabat kementerian menjelaskan bahwa regulasi tahun 2018 awalnya menempatkan bursa di luar sektor jasa keuangan. Kini perubahan status hukum tersebut membuka jalan bagi penerapan instrumen pajak pendidikan ke industri aset digital.

Baca juga: Uji Support $2.300: Mampukah Tren Harga Ethereum Bertahan dari Tekanan Outflow ETF?

Mekanisme Pungutan Berbasis Pendapatan Operasional Tanpa Celah

Selama ini, pemerintah memperlakukan platform perdagangan aset digital sebagai bisnis informasi dan komunikasi biasa. Klasifikasi lawas tersebut membebaskan para pengelola platform dari beban pungutan khusus yang membebani lembaga perbankan komersial.

Namun, perubahan aturan kelembagaan akan mewajibkan bursa menyetor pajak pendidikan berdasarkan akumulasi perolehan operating revenue tahunan. Skema perpajakan mematok tarif 0,5% untuk pendapatan hingga 1 triliun won serta 1% bagi kelebihan pendapatan di atasnya.

Berbeda dengan pajak penghasilan badan yang memotong laba bersih, pungutan ini berlaku langsung atas total omzet kotor. Hal ini berarti bursa tetap memikul kewajiban pembayaran kas meskipun kinerja keuangan tahun berjalan mencatatkan kerugian operasional.

Skema penarikan dana ini menuntut bursa menyiapkan cadangan kas khusus guna memenuhi kewajiban setor pajak pendidikan tahunan. Langkah fiskal tegas ini memposisikan pendapatan operasional bursa komersial setara dengan entitas perbankan konvensional lainnya.

Estimasi Beban Finansial Operator Raksasa Upbit dan Bithumb

Analisis laporan keuangan lima bursa terbesar Korea Selatan memperlihatkan potensi aliran penerimaan kas negara berskala masif. Induk pengelola bursa Upbit yakni Dunamu sukses membukukan pendapatan operasional fantastis senilai 1,5212 triliun won sepanjang tahun 2025.

Bursa Bithumb menyusul di posisi kedua dengan pendapatan 651,3 miliar won, sementara bursa Coinone membukukan 45,4 miliar won. Adapun bursa lapis kedua DigitalX dan Gopax melaporkan perolehan masing-masing senilai 9,7 miliar won dan 4,3 miliar won.

Berdasarkan formula tarif lembaga keuangan, perseroan Dunamu berpotensi memikul beban tahunan mencapai sekitar 10,2 miliar won. Sementara itu, manajemen Bithumb berpeluang menghadapi tagihan kewajiban kas tahunan senilai kurang lebih 3,2 miliar won.

Kalkulasi proyeksi tersebut berasumsi bahwa otoritas moneter membebaskan komisi transaksi perdagangan bursa dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Beban finansial ini menjadi pertimbangan mendalam bagi para operator dalam menghitung dampak pengenaan pajak pendidikan baru.

Perkembangan Regulasi Digital Asset Basic Act di Parlemen

Wacana pemungutan dana ini bergulir bersamaan dengan tahap akhir perumusan kerangka hukum Digital Asset Basic Act. Ketua Financial Services Commission (FSC) Lee Eog-weon menyampaikan kepada parlemen bahwa pembahasan draf regulasi telah mendekati garis akhir.

Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal penyerahan resmi berkas undang-undang kepada badan legislatif Majelis Nasional Korea Selatan. Parlemen masih mematangkan sejumlah klausul sensitif terkait mekanisme pengawasan ketat bursa serta izin penerbitan stablecoin won.

Regulasi komprehensif ini menyempurnakan undang-undang perlindungan nasabah Virtual Asset User Protection Act yang telah berlaku sebelumnya. Aturan baru menetapkan standar baku perizinan penyedia jasa aset virtual, audit operasional, dan kepatuhan cadangan likuiditas modal. Kejelasan payung hukum ini menjadi landasan formal sebelum otoritas memperluas cakupan penarikan pajak pendidikan ke sektor kripto.

Baca juga: Satu Dekade Berdiri: Grayscale Puji Model Pendanaan di Balik Inovasi Zcash

Dinamika Penundaan Pajak Keuntungan Investasi Individu

Perdebatan mengenai pungutan bursa bergulir di tengah rencana penundaan kembali pengenaan pajak keuntungan modal bagi investor ritel. Jadwal awal menetapkan pemotongan pajak gabungan 22% untuk keuntungan investasi tahunan di atas 2,5 juta won per 2027.

Namun, kantor kepresidenan dan fraksi partai penguasa mengusulkan penundaan implementasi aturan pajak keuntungan hingga tahun 2029 mendatang. Kekhawatiran mengenai kesiapan sistem pelacakan transaksi luar negeri melandasi usulan penundaan jadwal pemotongan keuntungan pemodal individu tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa rencana pungutan bursa terpisah dari aturan pemajakan keuntungan modal milik para pemodal ritel. Pungutan bursa menyasar perolehan pendapatan usaha korporasi, sedangkan pajak modal menargetkan dividen keuntungan portofolio para investor perseorangan.

Sembari menunggu kepastian legislasi, otoritas pajak tetap menyusun panduan perlakuan pendapatan dari staking, airdrop, dan hard fork. Harmonisasi regulasi fiskal ini memastikan struktur pemungutan pajak pendidikan berjalan adil tanpa mematikan inovasi ekonomi digital.