Tawaran Pamungkas CLARITY Act Hadapi Ujian Kritis Regulasi Senat

Fraksi Republik di Kongres Amerika Serikat meluncurkan draf pamungkas rancangan undang-undang pasar aset digital setebal 635 halaman. Langkah politik ini menjadi penentu penting jalannya agenda regulasi Senat menjelang pemungutan suara prosedural pekan ini.

Senator Cynthia Lummis bersama Tim Scott dan John Boozman menegaskan draf tersebut memuat 126 revisi substansial usulan Partai Demokrat. Dokumen kompromi ini digadang-gadang sebagai tawaran terbaik terakhir Partai Republik demi menembus ambang batas 60 suara pemilih.

Fraksi Republik menguasai 53 kursi parlemen dan membutuhkan sedikitnya tujuh dukungan suara tambahan dari senator Partai Demokrat. Pembahasan regulasi Senat ini menentukan pembukaan sesi debat resmi tanpa langsung mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

Baca juga: Lonjakan Transaksi Picu Pertumbuhan Volume Kripto Robinhood

Pengetatan Aturan Etika Pejabat dan Konflik Kepentingan

Klausul etika penyelenggara negara selama ini menjadi penghalang terbesar dalam perundingan meja hijau antar-partai di Capitol Hill. Draf anyar mewajibkan pejabat terpilih federal, hakim agung, beserta pasangan mereka melepaskan kepemilikan bisnis aset kripto signifikan.

Alternatifnya, para pejabat publik harus menyerahkan pengelolaan portofolio tersebut ke dalam perwalian buta (blind trust). Jaksa Agung di tingkat negara bagian kini memperoleh wewenang hukum menindak kelalaian penegakan etika di bursa.

Senator Lummis mengklaim Presiden Donald Trump secara sukarela menyetujui pembatasan kepemilikan aset digital yang ketat tersebut. Kubu Demokrat kini mempertimbangkan apakah revisi ini cukup meredam kekhawatiran atas gurita bisnis keluarga pejabat negara.

Mekanisme Pemutus Sirkuit Arus Simpanan Perbankan

Draf kompromi memberikan kewenangan darurat baru kepada Menteri Keuangan untuk memitigasi risiko pelarian dana simpanan nasabah. Kebijakan pemutus sirkuit (circuit breaker) ini bertujuan melindungi likuiditas bank komunitas dari ancaman produk stablecoin berbunga tinggi.

Asosiasi perbankan berulang kali memprotes program imbal hasil token digital yang dinilai merebut basis nasabah simpanan konvensional. Sebaliknya, pelaku industri aset digital menegaskan insentif transaksi perdagangan sangat berbeda dari sistem bunga simpanan perbankan biasa.

Di bawah klausul kompromi teranyar, Menteri Keuangan Scott Bessent dapat mengintervensi pasar jika arus pelarian dana meluas. Keberadaan pasal perlindungan perbankan ini memperkuat posisi tawar draf rancangan undang-undang di hadapan para senator netral.

Baca juga: Bos Ripple Desak Kongres Sahkan CLARITY Act Demi Dominasi Global

Penghapusan Perlindungan Pidana Bagi Pengembang Peranti Lunak

Revisi aturan bagi pengembang peranti lunak rantai blok membatasi fasilitas perlindungan hukum hanya pada ranah perdata. Perubahan regulasi mencabut klausul kekebalan dari tuntutan pidana izin transfer uang tanpa lisensi resmi federal.

Dengan pencabutan pasal perlindungan pidana tersebut, otoritas penegak hukum federal tetap dapat menuntut pengembang piranti lunak bermasalah. Selain itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) resmi mengawasi perdagangan komoditas spot dan bursa berjangka.

Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) tetap mempertahankan mandat pengawasan atas instrumen efek dan kontrak investasi. Hasil pemungutan suara prosedural mendatang akan memastikan apakah reformasi regulasi Senat ini berlanjut ke tahap pengesahan akhir. Keberhasilan konsensus dua partai ini menentukan kepastian status hukum industri keuangan digital di tingkat internasional.