Sengketa Yurisdiksi SEC: CFTC Hadapi Gugatan Terkait Izin Perpetual Futures Saham

Gugatan hukum perdata resmi mengguncang regulator bursa derivatif Amerika Serikat pasca pengesahan instrumen perpetual futures saham komersial oleh komisi pengawas. Aliansi pelaku industri Wall Street melayangkan tuntutan guna membatalkan izin perdagangan kontrak tanpa masa kedaluwarsa tersebut.

Laporan kantor berita Reuters membeberkan bahwa konsorsium Capital Markets Alliance mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Federal New York pada 3 November. Aliansi ini menuntut hakim membatalkan persetujuan izin operasional komisi sembari menangguhkan seluruh aktivitas perdagangan kontrak terkait.

Langkah hukum agresif ini menyeret raksasa pasar modal Cboe dan Citadel Securities ke dalam perseteruan regulasi baru. Kedua institusi menolak keras penetrasi produk derivatif yang selama ini sangat populer di bursa aset kripto global. Sengketa yurisdiksi antar-lembaga ini kian memanaskan perdebatan batas legalitas perdagangan perpetual futures di pasar modal teratur.

Baca juga: Saldo Raib Tanpa Izin: Pengguna Dompet Kripto Trust Wallet Kehilangan 3.830 USDT

Gugatan Konsorsium Cboe Tuding Pelanggaran Batas Wewenang SEC

Dalam berkas gugatannya, aliansi menuding komisi salah mengklasifikasikan kontrak derivatif saham tunggal sebagai produk kontrak berjangka sekuritas. Aliansi menegaskan instrumen keuangan tersebut murni berstatus transaksi swap berbasis sekuritas yang berada di bawah wewenang SEC.

Penggugat menyatakan komisi melanggar Undang-Undang Prosedur Administratif saat meloloskan izin kontrak perpetual futures saham komersial. Selain itu, aliansi menuduh regulator mengabaikan risiko perlindungan investor dan menyimpang dari pedoman kontrak derivatif sebelumnya.

Pihak penggugat mendesak pengadilan segera menetapkan kontrak tersebut sebagai produk swap dan membatalkan pemberlakuan izin operasional. CEO Cboe Craig Donohue menegaskan bahwa manuver komisi mengancam stabilitas aturan tata kelola pasar modal Amerika Serikat.

Beliau berpendapat kontrak derivatif saham wajib tunduk pada instrumen undang-undang perlindungan investor bentukan Kongres. Kritik senada meluncur dari CEO American Securities Association Chris Iacovella yang menuduh regulator melangkahi wewenang hukum SEC. Perselisihan ini mempertegas ketatnya benturan kepentingan institusi bursa saham dalam membendung ekspansi produk perpetual futures ritel.

Argumen Pertahanan CFTC dan Landasan Hukum Modernisasi

Ketua Komisi Michael Selig secara terbuka membela kebijakan lembaga mengizinkan bursa anggota menawarkan instrumen derivatif saham tunggal. Beliau menegaskan bahwa kontrak baru tersebut telah sah di bawah Regulasi Komisi 40.3 dan Undang-Undang Modernisasi Berjangka.

Kerangka kerja regulasi mewajibkan setiap bursa mengantongi izin designated contract markets dan mengantongi registrasi resmi otoritas SEC. Dengan mekanisme persetujuan ganda tersebut, instrumen kontrak otomatis tunduk pada undang-undang sekuritas federal dan regulasi komoditas sekaligus.

Selig menambahkan bahwa izin ini menyusul persetujuan serupa atas produk berjangka aset Bitcoin di bursa domestik sebelumnya. Beliau meyakini kehadiran produk ini memberikan akses legal bagi para pemodal domestik terhadap instrumen populer luar negeri.

Juru bicara komisi menolak seluruh tuduhan gugatan hukum seraya menyebut manuver aliansi sebagai gangguan terhadap inovasi industri. Manajemen komisi menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh membiarkan kampanye litigasi swasta menghalangi kemajuan pasar modal teratur. Pertarungan hukum ini menjadi ujian besar bagi otoritas pengawas dalam mempertahankan legalitas instrumen perpetual futures nasional.

Karakteristik Kontrak Derivatif dan Perlindungan Investor Ritel

Kontrak berjangka abadi memberi keleluasaan bagi para spekulan untuk bertransaksi tanpa perlu memikirkan masa jatuh tempo kontrak. Mekanisme penetapan harga mengandalkan pembayaran suku bunga pendanaan (funding rates) berkala guna menjaga keseimbangan dengan pasar spot.

Daya ungkit (leverage) tinggi memungkinkan pemodal melipatgandakan keuntungan modal meski sekaligus memperbesar potensi kerugian saat pasar bergejolak. Oleh karena itu, sejumlah bursa memperketat batasan transaksi guna meminimalkan risiko likuidasi posisi modal para nasabah ritel.

Bursa Kalshi mengusulkan batas lantai margin nasabah sebesar 15,50% dengan durasi jam perdagangan selama 23 jam sehari. Sementara itu, pendaftaran platform Coinbase mencakup kontrak tunai berbasis saham korporasi individual dan reksa dana pasar modal. Standar kepatuhan ketat ini menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan transaksi produk perpetual futures bagi seluruh investor.

Baca juga: Kasus Peretasan BitMart Terulang: Pelaku Diduga Terkait Pembobolan Mercado Bitcoin

Persaingan Sengit Bursa Kripto Melawan Raksasa Wall Street

Keputusan komisi membuka gerbang kompetisi terbuka antara bursa keuangan konvensional Wall Street dan platform perdagangan terdesentralisasi modern. Raksasa bursa derivatif CME Group sebelumnya telah mengajukan gugatan terpisah untuk menolak kontrak komoditas tanpa masa kedaluwarsa.

CME Group secara konsisten mempertanyakan apakah instrumen tanpa tanggal jatuh tempo masih memenuhi kualifikasi yuridis kontrak berjangka. Di sisi lain, pemilik bursa NYSE yakni Intercontinental Exchange menjalin kemitraan strategis bersama platform Trade.xyz membangun pasar baru.

Kolaborasi ini memanfaatkan infrastruktur likuiditas terdesentralisasi Hyperliquid guna memfasilitasi perdagangan lintas aset ekuitas, komoditas, valuta, dan mata uang kripto.

Kehadiran kemitraan inovatif ini membuktikan tingginya selera korporasi institusional dalam mengintegrasikan teknologi rantai blok ke bursa reguler. Integrasi lintas sektor ini mempercepat adopsi instrumen mutakhir seraya memperluas akses pasar perpetual futures di kancah internasional.