Sedang Dibaca: Bos Ripple Desak Kongres Sahkan CLARITY Act Demi Dominasi Global
- 01
Bos Ripple Desak Kongres Sahkan CLARITY Act Demi Dominasi Global
Ringkasan
Brad Garlinghouse menegaskan peluang Amerika Serikat memimpin industri kripto global sangat bergantung pada pengesahan RUU CLARITY Act.
Pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih mempertemukan regulator utama dengan para pemimpin industri demi merumuskan kerangka kerja aset digital.
Kongres kini berpacu dengan batas waktu sidang yang sempit sebelum masa reses dan pemilu sela dimulai.
Chief Executive Officer Ripple, Brad Garlinghouse, kembali menyuarakan pandangan strategisnya mengenai masa depan aset digital. Ia menegaskan bahwa ambisi menjadikan Washington sebagai pusat industri kripto dunia kini berada di depan mata. Namun, pemerintah harus segera menuntaskan penyusunan undang-undang pasar finansial tersebut.
Pernyataan ini muncul menyusul diskusi hangat bersama Ketua CFTC, Michael Selig. Keduanya membahas agenda pertemuan khusus para pemimpin teknologi di Gedung Putih.
“Menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia kini sangat terjangkau, mari selesaikan tugas ini,” tegas Garlinghouse.
Pertemuan Tingkat Tinggi di Gedung Putih
Pertemuan bersejarah pada 19 Agustus itu mempertemukan para bos industri kripto termasuk Ripple dengan pejabat senior federal. Garlinghouse hadir bersama CEO Coinbase Brian Armstrong serta pimpinan Robinhood Vlad Tenev. Bos bursa saham Nasdaq dan pialang ICE turut menghadiri forum penting tersebut.
Ketua SEC Paul Atkins dan Ketua CFTC Michael Selig ikut hadir mewakili regulator pasar. Selig menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun perbatasan baru sistem finansial di dalam negeri.
Kendati demikian, industri tetap membutuhkan payung hukum formal berbentuk undang-undang kongres. Diskusi tersebut kemudian berlanjut pada sidang perdana Komite Penasihat Inovasi CFTC keesokan harinya.
Baca juga: Bos AMC Adam Aron Semprot Robinhood Terkait Peluncuran Saham Derivatif Kripto
Ujian Legislasi dan Batas Waktu Kongres
RUU CLARITY Act kini menjadi instrumen utama dalam menetapkan arah regulasi kripto Amerika Serikat. Beleid ini akan membagi wewenang pengawasan antara lembaga SEC dan CFTC.
DPR telah menyetujui draf awal regulasi tersebut. Kini, Senat menghadapi pemungutan suara prosedural pada 15 September mendatang. Rancangan undang-undang membutuhkan sedikitnya 60 suara dukungan senator agar melaju ke tahap paripurna.
Negosiasi alot masih berkutat pada klausul keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan aturan imbal hasil stablecoin. Tujuh senator Partai Demokrat sempat meminta pengetatan standar etika serta perlindungan konsumen.
Kongres kini menghadapi keterbatasan waktu sidang akibat masa kampanye pemilu sela. Kedua kamar legislatif praktis hanya memiliki 14 hari kerja aktif untuk menyelaraskan draf akhir. Tanpa undang-undang permanen, masa depan industri aset digital domestik rentan berganti arah kepemimpinan.
Penafian
Informasi di website ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan nasihat keuangan. Investasi crypto memiliki risiko tinggi, dan keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul. Lakukan riset mandiri dan konsultasikan dengan profesional sebelum berinvestasi.
