Senat Rilis Draf RUU CLARITY Act dan Perketat Aturan DeFi

Ketegangan politik RUU CLARITY Act seputar regulasi aset kripto Amerika Serikat memasuki babak paling krusial. Fraksi Republik di Senat resmi mempublikasikan revisi beleid pasar digital setebal 630 halaman. Dokumen komprehensif ini secara resmi memperkenalkan aturan DeFi anyar lima hari sebelum agenda pemungutan suara prosedural.

Senator Cynthia Lummis menegaskan pihaknya telah mengadopsi 114 usulan dari kubu Demokrat ke dalam draf final. Langkah kompromi ini dirancang untuk mengamankan ambang batas minimal 60 suara pembuka sesi debat resmi.

Fraksi Republik kini memegang 53 kursi dan memerlukan sedikitnya tujuh dukungan senator lintas partai. Kehadiran bab khusus mengenai aturan DeFi ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan regulasi di parlemen.

Baca juga: NVIDIA Bangun Jaringan Pabrik Komputasi dan Dongkrak Kapasitas AI Australia

Pengawasan Ketat CFTC Terhadap Protokol Finansial Semi-Terdesentralisasi

Revisi RUU CLARITY Act memperkenalkan klasifikasi baru bernama protokol perdagangan keuangan non-desentralisasi. Definisi hukum ini menyasar individu maupun kelompok terkoordinasi yang memegang otoritas langsung untuk mengubah sistem konsensus platform.

Protokol yang memenuhi kriteria kendali manajemen tersebut wajib mendaftarkan entitas operasional ke lembaga CFTC. Ketentuan ini bertujuan memisahkan ekosistem piranti lunak otonom murni dari bursa yang sekadar mengklaim diri terdesentralisasi.

Perumusan klausul kepatuhan ini sempat memicu perdebatan sengit di antara para pembuat undang-undang federal. Regulasi memastikan kewajiban administratif ini hanya berlaku pada transaksi pasar komoditas spot dan kas digital murni.

Melalui batasan tersebut, pengembang peranti lunak sumber terbuka yang tidak memegang dana nasabah tetap terlindungi secara hukum. Penegasan mengenai aturan DeFi ini sekaligus meredakan kekhawatiran pemerintah daerah terkait potensi benturan payung hukum pasar prediksi.

Klausul Etika Pejabat dan Polemik Imbal Hasil Stablecoin

Kendati membawa perbaikan teknis, aturan pembatasan etika pejabat publik masih menjadi sandungan terbesar dari kubu oposisi. Draf aturan melarang pejabat tinggi federal dan pasangannya menerbitkan ataupun menjadi sponsor komersial aset kripto.

Namun, anggota parlemen Partai Demokrat menilai aturan ini belum menyentuh gurita bisnis keluarga Presiden Donald Trump. Hubungan finansial Trump dengan proyek World Liberty Financial dinilai memerlukan pengawasan etika hukum yang jauh lebih ketat.

Selain friksi etika kekuasaan, industri perbankan konvensional terus menentang pemberian imbal hasil berbasis kepemilikan aset stablecoin. Asosiasi perbankan khawatir bunga token dapat menguras cadangan dana simpanan pihak ketiga dari rekening perbankan terasuransi.

Sebaliknya, korporasi aset digital berpendapat bahwa imbalan berbasis volume transaksi sangat berbeda dari bunga tabungan biasa. Perbedaan tafsir hukum ini mendorong kampanye lobi masif dari kelompok perbankan maupun aliansi advokasi industri kripto.

Baca juga: Bos Ripple Desak Kongres Sahkan CLARITY Act Demi Dominasi Global

Pertaruhan Ambang Batas 60 Suara Paripurna Senat

Agenda pemungutan suara prosedural pada 15 September mendatang menjadi penentu nasib pembukaan debat formal di Senat. Jika draf berhasil menembus syarat 60 suara, para senator dapat mengajukan amandemen tambahan terhadap pasal-pasal sengketa.

RUU ini pada prinsipnya membagi wewenang pengawasan antara lembaga SEC untuk efek dan CFTC untuk komoditas digital. Keselarasan draf Senat dan DPR menjadi syarat mutlak sebelum undang-undang meluncur ke meja kerja presiden.

Waktu kerja parlemen kini semakin sempit menyusul dimulainya agenda kampanye pemilu sela pada November mendatang. Senator Lummis mendesak para koleganya segera mengesahkan regulasi domestik agar kepemimpinan teknologi global tidak direbut negara lain. Kejelasan implementasi aturan DeFi ini menjadi pertaruhan terbesar masa depan industri aset digital di panggung dunia.