RUU CLARITY Act Terancam Kandas di Senat Amerika Serikat

Masa depan kepastian regulasi aset digital di Amerika Serikat kembali berada di ujung tanduk. Para senator Partai Republik memperingatkan potensi kegagalan regulasi kripto bersejarah tersebut menjelang sidang paripurna mendatang.

Dukungan politik terhadap RUU CLARITY Act diperkirakan belum mampu menembus ambang batas minimal 60 suara. Suara mayoritas mutlak tersebut wajib terpenuhi demi membuka sesi debat resmi di lantai Senat.

Ketegangan antar-partai mencuat setelah masa reses Kongres berakhir. Perdebatan sengit mengenai standar etika pejabat publik serta klausul bisnis keluarga presiden menjadi batu sandungan terberat.

Tudingan Senator Lummis Terhadap Sikap Fraksi Demokrat

Senator Partai Republik asal Wyoming, Cynthia Lummis, langsung melontarkan kritik tajam kepada kubu oposisi lewat media sosial X. Lummis menegaskan kegagalan pengesahan legislasi ini bersumber dari keengganan Partai Demokrat untuk berkompromi secara adil.

Menurutnya, draf regulasi bipartisan ini sejatinya telah memuat perlindungan konsumen dan instrumen pemberantasan kejahatan finansial. Ia menilai tuntutan tambahan dari kubu Demokrat justru berpotensi memberi celah bagi pemerintahan masa depan untuk mematikan industri.

Lummis meminta para perunding Demokrat melunakkan sikap mereka alih-alih terus menekan Gedung Putih. Pihak Gedung Putih sendiri menyatakan Presiden Donald Trump tetap berkomitmen mendukung pengesahan undang-undang pasar aset digital tersebut.

Baca juga: BitMine Tambah 28.086 Koin ETH dan Dekati Target Pasokan Global

Sengketa Etika Pejabat dan Konflik Kepentingan Presiden

Hambatan utama negosiasi berpusat pada pengetatan aturan kepemilikan aset kripto bagi para pejabat tinggi federal. Senator Demokrat menuntut aturan tegas yang melarang pejabat negara mempromosikan atau mengeruk keuntungan pribadi dari proyek Web3.

Kekhawatiran ini tertuju langsung pada keterlibatan Trump dan keluarganya dalam proyek World Liberty Financial. Lembaga advokasi publik menilai ketiadaan larangan pelepasan aset keluarga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan hukum dan memicu konflik kepentingan.

Fraksi Republik kini menguasai 53 kursi parlemen dan membutuhkan setidaknya tujuh suara tambahan dari Partai Demokrat. Namun, sejumlah senator Republik sendiri masih menyimpan keraguan terkait klausul perbankan sehingga posisi koalisi belum sepenuhnya solid.

Baca juga: Valuasi Tembus Rekor: Jadwal Pemasaran IPO Anthropic Resmi Bergeser

Polemik Bunga Stablecoin dan Payung Hukum DeFi

Selain perdebatan etika, senator terbelah mengenai aturan imbal hasil kepemilikan aset stablecoin pada bursa swasta. Asosiasi perbankan khawatir pemberian bunga simpanan digital dapat menyedot arus simpanan nasabah dari bank konvensional.

Di sisi lain, pelaku industri menolak pembatasan kaku yang membatasi hak inovasi pihak ketiga. Negosiasi rumit juga mencakup pasal perlindungan hukum bagi pengembang piranti lunak keuangan terdesentralisasi (DeFi).

RUU ini pada dasarnya membagi wewenang pengawasan antara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan Komisi Sekuritas (SEC). Komoditas digital akan berada di bawah yurisdiksi CFTC, sedangkan token berkarakteristik efek tetap berada di bawah kendali SEC.

Majelis Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya telah menyetujui versi beleid ini sejak pertengahan tahun lalu. Namun, jadwal sidang Senat yang sangat sempit menjelang pemilu sela November kian menipiskan harapan industri. Tanpa kesepakatan kompromi segera, ambisi kepemimpinan industri aset digital domestik terancam tertunda kembali.